.
BATAM-Kliksuara.com // Batam terus bergerak dengan pembangunan, investasi dan geliat ekonomi. Namun di balik gemerlap kawasan perkotaan, masih ada masyarakat yang harus berjuang mendapatkan kebutuhan dasar.
Pulau Gara, RT 022/RW 006, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, menjadi salah satu potret yang kini kembali menyita perhatian.
Di pulau yang dihuni sekitar 85 kepala keluarga dengan jumlah penduduk lebih dari 400 jiwa itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan mendasar: listrik yang disebut hanya menyala sekitar lima jam sehari, sulitnya memperoleh BBM bersubsidi bagi nelayan, keterbatasan air bersih, rumah yang dinilai tidak layak huni, kebutuhan pendidikan anak, hingga kerusakan dermaga, jembatan dan akses jalan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan kunjungan silaturahmi dan investasi di Pulau Gara, Sabtu (8/8/2026).
Pertemuan dihadiri Lurah Kasu Ikhtiar Budi yang mewakili pemerintah, Ketua Pembina Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batam Edo, Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batam Abdul Razak, Ketua RT 022/RW 006 Abdul Ahat, tokoh masyarakat serta insan pers.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan sekadar keluhan.
Ini menyangkut bagaimana negara hadir dalam kehidupan mereka.
Sebab sebagian besar warga Pulau Gara menggantungkan hidup dari laut. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, listrik terbatas dan akses transportasi mengalami kerusakan, maka dampaknya langsung menyentuh penghasilan, pendidikan dan kehidupan sehari-hari.
85 KK, 400 Lebih Warga: Jangan Sampai Hanya Diingat Saat Ada Agenda
Ketua RT 022/RW 006 Pulau Gara, Abdul Ahat, menyebut wilayahnya dihuni sekitar 85 kepala keluarga dengan jumlah penduduk lebih dari 400 jiwa.
Menurut keterangannya, masyarakat Pulau Gara merupakan masyarakat asli Suku Laut yang direlokasi ke daratan Pulau Gara pada 1991.
Mayoritas masyarakat hingga kini tetap menggantungkan kehidupan dari aktivitas melaut.
Karena itu, kebutuhan BBM, dermaga, transportasi dan fasilitas pendukung nelayan menjadi persoalan yang sangat menentukan.
Abdul Ahat berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam sebuah pertemuan.
“Kami berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun pemerintah pusat. Jangan hanya didengar, tetapi harus ada tindak lanjut.”
Kalimat tersebut menjadi pesan sederhana tetapi keras.
Warga tidak sedang meminta pemerintah sekadar datang, duduk, mendengar lalu pulang.
Mereka ingin melihat apakah aspirasi tersebut benar-benar bergerak menjadi kebijakan dan pekerjaan di lapangan.
Abdul Ahat juga menyampaikan bahwa kelompok nelayan di Pulau Gara, menurut keterangannya, belum memperoleh bantuan yang dinilai memadai dari Pemerintah Kota Batam sejak 2018 hingga 2026.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan warga yang masih perlu diverifikasi serta dikonfirmasi kepada pemerintah terkait.
Namun jika persoalan itu benar terjadi, pertanyaannya tentu layak diajukan: berapa lama lagi masyarakat harus menunggu?
Listrik Lima Jam: Ketika Anak Pulau Harus Menunggu Lampu Menyala untuk Belajar
Persoalan listrik menjadi salah satu keluhan paling mencolok.
Warga menyebut masih mengandalkan genset sebagai sumber penerangan. Genset tersebut disebut hanya beroperasi sekitar pukul 18.00 hingga 23.00 WIB atau sekitar lima jam sehari.
Untuk membeli BBM operasional genset, warga disebut memberikan kontribusi sekitar Rp10.000 per kepala keluarga setiap hari.
Di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan Kota Batam, kondisi tersebut tentu memunculkan pertanyaan serius tentang pemerataan layanan dasar.
Bagi warga kota, listrik menyala sepanjang hari mungkin sudah menjadi hal biasa.
Bagi masyarakat Pulau Gara, lima jam penerangan masih menjadi kenyataan.
Dan yang paling terdampak bukan hanya orang dewasa.
Anak-anak yang harus belajar pada malam hari ikut merasakan keterbatasan tersebut.
Pertanyaannya: apakah anak-anak di pulau kecil harus menerima kualitas layanan yang berbeda hanya karena mereka tinggal jauh dari pusat kota?
Nelayan Sulit Solar, Lalu Bagaimana Mereka Harus Melaut?
Persoalan BBM menjadi semakin krusial karena mayoritas masyarakat menggantungkan penghasilan dari laut.
Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar.
Bagi nelayan, solar bukan barang pelengkap.
Solar adalah bahan bakar untuk mencari nafkah.
Ketika BBM sulit diperoleh atau biaya operasional meningkat, maka kemampuan nelayan untuk melaut juga ikut terpengaruh.
Masyarakat meminta pemerintah mencari solusi terkait ketersediaan dan distribusi BBM bagi nelayan Pulau Gara sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertanyaannya pun sederhana:
Bagaimana nelayan diminta produktif, sementara bahan bakar untuk mengejar penghasilan masih dikeluhkan sulit?
Ini bukan sekadar persoalan distribusi BBM.
Ini menyangkut perut keluarga nelayan.
Edo: Pemerintah Harus Turun, Jangan Tunggu Persoalan Menjadi Viral
Ketua Pembina Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batam, Edo, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi infrastruktur Pulau Gara.
Ia menyoroti kondisi dermaga, jembatan dan akses jalan yang menurutnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurut Edo, fasilitas tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat pulau.
“Pemerintah Kota Batam, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Li Claudia bersama instansi terkait harus peduli dan segera menanggapi kondisi masyarakat Pulau Gara dengan kerja nyata,” tegas Edo.
Edo menilai pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan.
Pemerintah, kata dia, harus datang dan melihat langsung kondisi masyarakat.
“Jangan hanya menerima laporan di atas meja. Turun ke lapangan, lihat kondisi masyarakat. Kalau ada persoalan, selesaikan sesuai kewenangan. Jangan menunggu masyarakat berteriak lebih keras baru pemerintah bergerak,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sindiran terhadap pola penanganan persoalan publik yang terkadang baru bergerak setelah masalah menjadi sorotan luas.
Padahal, menurut Edo, pemerintah memiliki perangkat hingga tingkat kelurahan untuk mengetahui persoalan masyarakat.
Dermaga Rusak Bukan Sekadar Besi dan Beton
Bagi masyarakat pulau, dermaga bukan sekadar bangunan fisik.
Dermaga adalah pintu kehidupan.
Melalui dermaga, nelayan keluar mencari ikan dan kembali membawa hasil tangkapan. Dari sana pula kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat dan berbagai aktivitas ekonomi berlangsung.
Ketika dermaga mengalami kerusakan, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah fasilitas.
Yang ikut dipertaruhkan adalah mobilitas masyarakat.
Begitu pula dengan jembatan dan jalan.
Kerusakan akses dapat menghambat aktivitas ekonomi, transportasi serta mobilitas anak-anak.
Karena itu, Edo meminta pemerintah tidak melihat persoalan tersebut sebagai persoalan kecil.
“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat di pusat kota, sementara masyarakat di pulau-pulau kecil harus terus berjuang dengan fasilitas dasar. Mereka juga warga Batam dan punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pemerintah,” katanya.
Air Bersih, Rumah dan Pendidikan Juga Menunggu Jawaban
Persoalan Pulau Gara tidak berhenti pada listrik dan BBM.
Warga juga menyampaikan keterbatasan air bersih, keberadaan rumah yang dinilai tidak layak huni serta kebutuhan pendidikan anak.
Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan memang menghadirkan tantangan tersendiri.
Namun kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan layanan dasar berjalan seadanya.
Justru wilayah seperti Pulau Gara membutuhkan kebijakan yang lebih serius dan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan karakter masyarakat kepulauan.
Lurah Hadir, Warga Menunggu Aspirasi Naik Kelas
Lurah Kasu Ikhtiar Budi hadir dalam pertemuan tersebut mewakili pemerintah.
Kehadiran pemerintah kelurahan diharapkan menjadi jembatan untuk meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan.
Ikhtiar Budi menyampaikan harapan agar pertemuan tersebut menjadi awal untuk bersama-sama menjalankan berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat Pulau Gara.
Namun masyarakat kini menunggu lebih dari sekadar kalimat “akan diteruskan”.
Mereka menunggu langkah konkret.
Kapan listrik diperbaiki?
Kapan persoalan BBM nelayan dicarikan solusi?
Kapan dermaga dan akses jalan ditangani?
Bagaimana persoalan air bersih dan rumah tidak layak huni diselesaikan?
Bagaimana akses pendidikan anak-anak diperkuat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Batam Jangan Hanya Terang di Pusat Kota
Pulau Gara menghadirkan ironi yang sulit diabaikan.
Di satu sisi, Batam terus dipromosikan sebagai kawasan industri, investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, masyarakat di salah satu pulau kecilnya masih menyampaikan persoalan listrik yang hanya sekitar lima jam sehari.
Bukan berarti pembangunan dan investasi harus dipertentangkan dengan kebutuhan masyarakat.
Justru pembangunan seharusnya menjadi alat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat semakin luas.
Sekitar 85 kepala keluarga dan lebih dari 400 warga Pulau Gara adalah bagian dari Kota Batam.
Mereka bukan warga kelas dua.
Mereka membutuhkan listrik untuk belajar.
Mereka membutuhkan BBM untuk melaut.
Mereka membutuhkan dermaga untuk bergerak.
Mereka membutuhkan jalan untuk beraktivitas.
Mereka membutuhkan air bersih.
Mereka membutuhkan rumah yang layak.
Dan anak-anak mereka membutuhkan pendidikan.
Seluruh aspirasi tersebut tentu perlu diverifikasi melalui data dan pemeriksaan langsung pemerintah agar program yang diberikan tepat sasaran.
Namun satu hal sudah jelas: masyarakat telah menyampaikan persoalannya.
Kini bukan waktunya pemerintah hanya mendengar.
Saatnya turun. Saatnya memeriksa. Saatnya bekerja.
Sebab keberhasilan pembangunan Batam tidak semestinya hanya diukur dari gedung yang berdiri, investasi yang masuk atau kawasan industri yang berkembang.
Keberhasilan pembangunan juga harus terlihat ketika lampu di rumah warga Pulau Gara menyala, nelayan bisa melaut, dermaga dapat digunakan, jalan bisa dilalui, air bersih tersedia dan anak-anak dapat belajar dengan layak.
Pulau Gara tidak meminta perlakuan istimewa.
Mereka hanya meminta negara hadir secara nyata.
Dan sekarang, masyarakat menunggu satu hal yang paling sulit dipalsukan:
BUKTI KERJA.
