.
BATAM-Kliksuara.com // Laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan Rp2,52 miliar di Sagulung akhirnya mulai bergerak. Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri resmi memanggil pelapor untuk pembahasan laporan, Rabu (11/11/2026).
Pelapornya adalah Ketua DPD Ormas BIDIK Kepri, Metio Sandi. Ia datang memenuhi pemanggilan penyidik untuk memberikan keterangan tambahan atas laporan yang telah dilayangkan Ormas BIDIK pada 3 November 2026 lalu.
"Hari ini benar kami mendapat pemanggilan dari Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri untuk pembahasan laporan aduan dugaan Tipikor terkait pembangunan jalan senilai Rp2,52 miliar di Sagulung," ujar Metio kepada redaksi.
Menurut Metio, pemanggilan ini adalah tahapan awal yang penting. Penyidik mulai mendalami substansi laporan, sebelum menentukan langkah penyelidikan lebih lanjut.
"Pemanggilan hari ini baru sebatas pembahasan laporan aduan yang dilayangkan oleh Ormas BIDIK beberapa waktu lalu. Terkait perkembangan selanjutnya nanti akan kami informasikan ke rekan-rekan wartawan," kata Metio.
Proyek Yang Dilaporkan
Proyek yang dilaporkan adalah Peningkatan Jalan di Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri ini bersumber dari APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026, dengan nilai kontrak Rp2.520.000.000. Pelaksananya CV Teknikon Maratur Jaya, dengan masa kontrak 2 September 2026 hingga 31 Desember 2026.
Laporan BIDIK bernomor: 1/LP-DPD-BIDIK-KEPRI/XI/2026, ditujukan kepada Kapolda Kepri Cq. Dirreskrimsus Polda Kepri. Laporan ini didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, hasil investigasi media, dan Pasal 41 UU Tipikor tentang peran serta masyarakat.
Kejanggalan Yang Dilaporkan BIDIK
Dalam laporannya, BIDIK menguraikan sejumlah fakta yang dinilai janggal:
1. Diduga Bangun Jalan Perumahan Pakai Uang Negara.
Pihak Developer Perumahan Rhabayu Green melalui Sahmadin Sinaga mengklaim jalan tersebut berada di luar Perumahan.
Namun dokumentasi media di lapangan menunjukkan jalan tersebut masuk dan berbelok ke kiri ke dalam kawasan Tahap 3 dan Tahap 4 Perumahan, yang ujungnya adalah jalan lingkungan perumahan, bukan jalan umum.
Padahal, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permen PUPR No. 32/2016, pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan merupakan kewajiban mutlak developer, bukan kewajiban pemerintah provinsi. Sehingga patut diduga terjadi pengalihan kewajiban korporasi kepada keuangan negara.
2. Diduga Tanpa Dasar Kewenangan.
Proyek ini diduga bertentangan dengan SK Gubernur Kepri No. 485 Tahun 2023 tentang Penyerahan 25 Ruas Jalan Provinsi di Kota Batam Sepanjang 112,35 KM kepada Pemko Batam. Sejak April 2023, secara de jure sudah tidak ada lagi Jalan Provinsi di Batam.
3. Tidak Tercatat di Musrenbang.
Camat Sagulung, Muhammad Arfie, telah menyatakan proyek tersebut TIDAK TERCATAT dalam Musrenbang Kecamatan Sagulung Tahun 2024 dan 2025 serta tanpa koordinasi dengan Kecamatan.
4. Keterangan Internal PUPP Janggal.
Mantan Sekretaris PUPP, Faizal, mengaku bukan di masa jabatannya, padahal plang proyek menunjukkan pelaksanaan 2 September 2026 saat dirinya masih menjabat hingga 13 Oktober 2026.
5. Diduga Tanpa Izin HPL BP Batam.
Proyek tersebut diduga tanpa izin HPL dari BP Batam, padahal semua lahan di Batam adalah HPL BP Batam.
Dugaan Pasal Tuntutan
Perbuatan tersebut diduga memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Tipikor tentang Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara dan Pasal 421 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang Jabatan.
Pihak terlapor yang disebutkan adalah Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepri selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Peningkatan Jalan Sungai Pelunggut TA 2026.
BIDIK menyampaikan 4 tuntutan, yakni: segera lakukan penyelidikan dan penyidikan, lakukan audit investigatif oleh BPK RI Perwakilan Kepri dan BPKP Kepri untuk menghitung kerugian negara, periksa dokumen Perencanaan, DPA, RUP, Kontrak, Izin HPL BP Batam, dan Berita Acara Hibah PSU dari Developer, serta lakukan pemeriksaan lapangan (uji petik) ke lokasi jalan yang diduga masuk Tahap 3 dan 4 Perumahan Rhabayu Green.
"Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak menuduh, kami melaporkan dugaan. Biarlah penyidik yang bekerja secara profesional dan membuktikan kebenarannya," tegas Metio.
Sejauh ini, pihak Dinas PUPP Provinsi Kepri lebih memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan terkait laporan tersebut, meskipun telah berulang kali dimintai konfirmasi.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Kepri melalui Ditreskrimsus Polda Kepri juga belum memberikan keterangan resmi terkait pemanggilan dan perkembangan penanganan laporan tersebut.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, termasuk Dinas PUPP Provinsi Kepri, CV Teknikon Maratur Jaya, Developer Perumahan Rhabayu Green, dan Polda Kepri, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
