.
BATAM-Kliksuara.com // Polemik yang menyeret nama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), Iptu Yanti Harefa, semakin menjadi sorotan. Di tengah bergulirnya laporan dan saling munculnya pernyataan dari sejumlah pihak, transparansi penanganan perkara kini menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan, Kamis (12/11/2026).
Ketua Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepri, N. Zega, secara tegas menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga fakta sebenarnya terungkap. Menurutnya, polemik yang berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Djuwita Playgroup tidak boleh berkembang menjadi pertarungan opini tanpa kejelasan bukti.
N. Zega bahkan mendesak Polda Kepri agar memastikan seluruh rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berkaitan dengan perkara tersebut diperiksa secara menyeluruh. Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan rekaman dapat dijelaskan secara transparan kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan identitas serta privasi anak.
"Saya akan mengawal kasus ini. Saya tantang Polda Kepri untuk membuka fakta melalui pemeriksaan CCTV. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perdebatan panjang tanpa kejelasan. Publik membutuhkan fakta, bukan sekadar saling melontarkan tuduhan," tegas N. Zega.
Menurutnya, rekaman CCTV dapat menjadi salah satu petunjuk penting untuk menguji berbagai keterangan yang berkembang. Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sorotan N. Zega juga mengarah pada dugaan intimidasi yang disebut-sebut terjadi dalam proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
Ia menegaskan, apabila terdapat rekaman CCTV selama proses pemeriksaan yang dapat memperlihatkan situasi sebenarnya, rekaman tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk menguji kebenaran tuduhan intimidasi.
"Kalau memang ada tuduhan intimidasi, silakan buktikan. Sebaliknya, apabila rekaman CCTV menunjukkan tidak adanya tindakan sebagaimana yang dituduhkan, maka pernyataan tersebut harus diuji kebenarannya. Jangan sampai seseorang dituduh melakukan sesuatu tanpa dukungan bukti yang jelas," tegasnya.
N. Zega juga menyampaikan bahwa apabila nantinya ditemukan indikasi kuat adanya tuduhan yang tidak benar dan merugikan nama baik Iptu Yanti Harefa, pihaknya siap mendorong agar persoalan tersebut dikaji melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, ia menekankan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pencemaran nama baik harus didasarkan pada fakta, bukti, konteks pernyataan, serta proses hukum yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi atau kesimpulan sepihak.
Lebih lanjut, N. Zega mengingatkan agar persoalan ini tidak bergeser menjadi konflik personal maupun saling serang antar pihak. Fokus utama tetap harus diarahkan pada pengungkapan dugaan peristiwa yang dipersoalkan, perlindungan terhadap anak, serta kepastian hukum bagi semua pihak.
Menurutnya, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas. Sementara itu, setiap pihak, termasuk pelapor, pihak terlapor, maupun aparat penegak hukum, berhak memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
"Jangan sampai substansi persoalan justru tenggelam karena masing-masing pihak sibuk membangun opini. Kalau ada pelanggaran, buktikan dan proses sesuai hukum. Kalau ada tuduhan yang tidak benar, harus ada mekanisme hukum untuk memulihkan nama baik pihak yang dirugikan," ujarnya.
Polemik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua persoalan serius, yakni dugaan kekerasan terhadap anak dan dugaan tindakan tidak profesional dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, Polda Kepri diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah pemeriksaan terhadap bukti CCTV yang relevan.
Transparansi bukan berarti membuka seluruh materi penyidikan kepada publik, melainkan memastikan proses penegakan hukum berjalan akuntabel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengabaikan kerahasiaan penyidikan maupun hak-hak pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, pernyataan N. Zega merupakan sikap dan pandangannya terhadap polemik yang berkembang. Belum ada kesimpulan yang dapat ditarik mengenai benar atau tidaknya dugaan intimidasi maupun dugaan kekerasan yang menjadi pokok persoalan.
Membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Kepri, pihak Djuwita Playgroup, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan dan bukti guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Sebab, dalam persoalan ini, yang harus berbicara paling keras bukanlah opini, melainkan fakta dan bukti yang diuji melalui proses hukum.
