Menu Atas


KLIK SUARA.COM
Jumat, 20 November 2026, November 20, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-21T05:50:08Z

Nasib Tragis Pekerja di Kabil Dua Jari Putus, Berujung PHK dan Tuduhan Pencurian

.


BATAM-Kliksuara.com // Nasib miris dialami Leo Triman Zebua, mantan pekerja PT Polymer Resources Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan, kawasan CPO Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Setelah mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengahnya putus hingga mengalami cacat permanen, Leo justru menghadapi persoalan baru berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menurut kuasa hukumnya dilakukan secara sepihak.


Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai perlindungan hak pekerja, tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.


Kuasa hukum Leo Triman Zebua, Religius Sarumaha, SH, menyampaikan bahwa kliennya justru dituduh melakukan pencurian barang milik perusahaan. Tuduhan tersebut, menurut pihak kuasa hukum, sama sekali tidak benar dan dibantah oleh kliennya.


Perkara dugaan pencurian tersebut saat ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan sedang dalam proses penanganan.


"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, apabila nantinya tuduhan tersebut tidak terbukti, kami akan mempertimbangkan langkah hukum balik melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Religius Sarumaha.


Ia juga menyayangkan perlakuan yang dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang sebelumnya telah mengalami kecelakaan kerja hingga kehilangan fungsi dua jarinya.



"Jangan sampai berlaku seperti pepatah, habis manis sepah dibuang. Ketika pekerja masih mampu memberikan tenaga dan kontribusi kepada perusahaan, keberadaannya dibutuhkan. Namun, ketika mengalami kecelakaan kerja hingga cacat permanen, justru menghadapi persoalan PHK dan tuduhan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.


Tidak hanya mempersoalkan PHK, pihak kuasa hukum juga mengungkap dugaan persoalan serius terkait pembayaran upah pekerja di perusahaan tersebut.


Menurut Religius, terdapat ketidaksesuaian antara pelaporan upah kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan upah yang diterima langsung oleh kliennya.


Ia menyebut, pelaporan upah kepada BPJS Ketenagakerjaan menggunakan besaran sesuai UMK Batam, tetapi Leo disebut hanya menerima upah sebesar Rp160.000 per hari.


Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan penerapan jam dan hari kerja tanpa hari libur yang semestinya.


Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari instansi pengawas ketenagakerjaan karena menyangkut pemenuhan hak dasar pekerja, termasuk ketentuan pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat, serta perlindungan jaminan sosial.


"Ini bukan persoalan sepele. Kami mempertanyakan bagaimana sebenarnya mekanisme pengupahan dan penerapan jam kerja di perusahaan tersebut. Jangan sampai hak-hak pekerja diabaikan dan pekerja hanya dipandang sebagai alat produksi tanpa memperhatikan perlindungan serta kesejahteraannya," tegas Religius.


Atas berbagai persoalan yang disampaikan tersebut, pihak kuasa hukum meminta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan dan inspeksi langsung ke PT Polymer Research Indonesia.


Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah perusahaan telah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan ketenagakerjaan, termasuk pembayaran upah, penerapan jam kerja, pemberian waktu istirahat, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemenuhan hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.


Pihaknya juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada persoalan yang dialami Leo Triman Zebua, tetapi turut memastikan kondisi dan perlindungan seluruh pekerja di perusahaan tersebut.


"Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru dilakukan pemeriksaan. Negara harus hadir untuk memastikan hak-hak pekerja dilindungi. Kami berharap instansi terkait benar-benar turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh," ungkapnya.


Hingga rilis ini disusun, uraian mengenai dugaan PHK sepihak, tuduhan pencurian, besaran upah, dan penerapan jam kerja masih berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum Leo Triman Zebua.


Pihak PT Polymer Research Indonesia perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh tuduhan serta persoalan yang disampaikan tersebut.


Demikian pula, proses hukum terkait dugaan pencurian harus tetap dihormati dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.


Kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan industrial bukan semata-mata tentang kewajiban pekerja memenuhi target perusahaan. Di dalamnya terdapat hak, tanggung jawab, dan kewajiban hukum yang harus dihormati kedua belah pihak.


Pekerja bukan mesin produksi. Ketika kecelakaan kerja terjadi, hak dan martabat manusia tetap harus menjadi prioritas.