Menu Atas


KLIK SUARA.COM
Jumat, 20 November 2026, November 20, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-20T01:30:15Z
Advokat Rikha Permatasari

Jangan Biarkan Rakyat Takut di Tanah Sendiri Rikha Permatasari Layangkan Surat Terbuka kepada Aparat

.


 


SURAT TERBUKA


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Kepada Yth.:


1. Kapolsek Blanakan beserta jajaran;

2. Danramil Blanakan beserta jajaran;

3. Kepala Desa Blanakan beserta perangkat desa;

4. Ketua RT dan RW serta seluruh unsur masyarakat setempat.


Dengan hormat,


Melalui surat terbuka ini, kami menyampaikan pemberitahuan sekaligus permohonan perlindungan hukum dan pengamanan kepada seluruh pihak berwenang terkait rencana kegiatan tandur (menanam padi) yang akan dilakukan oleh keluarga Ibu Surini, Siti Nurjanah, dan Abduloh di atas lahan persawahan yang menurut keterangan keluarga didukung dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) atas nama mereka.


Adapun kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada:


- Hari/Tanggal: Jumat, 20 November 2026

- Waktu: Pukul 07.00–17.00 WIB

- Lokasi: Lahan persawahan milik keluarga di wilayah Desa Blanakan, Kabupaten Subang.


Kami perlu menegaskan bahwa lahan persawahan tersebut merupakan sumber penghidupan utama keluarga. Sawah itu bukan sekadar sebidang tanah, melainkan tempat keluarga menggantungkan harapan, memenuhi kebutuhan hidup, serta mempertahankan keberlangsungan ekonomi mereka.


Namun, menurut keterangan pihak keluarga, sebelumnya telah terjadi dugaan penghalangan aktivitas di lahan tersebut serta tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota organisasi kemasyarakatan LMP Subang.


Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat. Akan tetapi, kami juga tidak dapat membiarkan adanya dugaan tindakan intimidasi maupun penghalangan terhadap aktivitas keluarga di atas lahan yang mereka klaim sebagai haknya.


Permohonan ini berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:


1. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman dari ancaman ketakutan.


2. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.


3. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.


4. Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai tugas dan kewenangan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Berdasarkan hal-hal tersebut, melalui surat terbuka ini kami memohon sekaligus meminta perhatian serius kepada:


1. Kapolsek Blanakan, agar melakukan penilaian situasi dan mengambil langkah pengamanan sesuai kewenangan guna mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang berpotensi memicu bentrokan.


2. Danramil Blanakan, agar turut berkoordinasi sesuai tugas dan kewenangan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah setempat.


3. Kepala Desa Blanakan beserta perangkat desa, agar bersikap objektif, menjaga kondusivitas masyarakat, serta membantu mencegah terjadinya tindakan sepihak terhadap keluarga.


4. Seluruh pihak yang mengaku memiliki kepentingan atas lahan tersebut, agar menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan intimidasi, ancaman, maupun penghalangan secara sepihak.


5. Aparat penegak hukum, agar setiap laporan mengenai dugaan intimidasi atau penghalangan dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.


Kami juga mengingatkan bahwa apabila terdapat pihak yang merasa memiliki hak atau keberatan terhadap status lahan tersebut, silakan menempuh jalur hukum melalui lembaga dan mekanisme yang berwenang. Jangan menjadikan tekanan massa, ancaman, ataupun intimidasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.


Kami percaya bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang, kekuatan, maupun kedudukan sosial.


Perempuan, anak-anak, dan keluarga kecil juga memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bekerja, serta mempertahankan sumber penghidupannya.


Kami tidak menghendaki keributan. Kami tidak mencari permusuhan. Kami hanya menginginkan kegiatan tandur dapat berlangsung aman, tertib, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.


Jangan sampai rakyat yang ingin menggarap sawahnya sendiri justru harus merasa takut di tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupannya.


Kami berharap Kapolsek Blanakan, Danramil, pemerintah desa, serta seluruh unsur terkait tidak mengabaikan permohonan ini. Kehadiran dan langkah pencegahan aparat sangat penting demi menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.


Demikian surat terbuka, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan hukum ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar seluruh pihak memberikan perhatian dan mengambil langkah nyata sesuai kewenangannya.


Hukum harus ditegakkan. Hak masyarakat harus dihormati. Keamanan dan keselamatan warga harus menjadi prioritas.


Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Hormat kami,


RIKHA PERMATASARI


Atas nama kepedulian terhadap rakyat Indonesia, perempuan, anak-anak, dan masyarakat Desa Blanakan, Kabupaten Subang.


SALAM KEADILAN 🇮🇩⚖️


TEMBUSAN:


1. Ketua Komisi III DPR RI;

2. Ketua Kompolnas RI;

3. Kapolri;

4. Kapolda Jawa Barat;

5. Kapolres Subang.