Menu Atas


KLIK SUARA.COM
Selasa, 17 November 2026, November 17, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-17T11:07:42Z
Kasus DjuwitaKasus Perundungan

Jangan Ada yang Kebal Hukum! AKP PA Dilaporkan ke Propam, ONIN Kepri Tantang Polda Kepri Buka Fakta

.



BATAM-Kliksuara.com // Polemik dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah PG Djuwita, Kota Batam, kembali memasuki babak serius. Kali ini, sorotan publik tidak hanya tertuju pada dugaan peristiwa kekerasan di lingkungan pendidikan, tetapi juga pada dugaan keterlibatan seorang anggota Polwan Polresta Barelang berinisial AKP PA, Selasa (17/11/2026).


Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah tim kuasa hukum keluarga korban secara resmi melaporkan dugaan keterlibatan oknum anggota Polresta Barelang itu ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepulauan Riau (Kepri), Senin (16/11).


Laporan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Propam Polda Kepri pun diharapkan segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, profesional, transparan, dan objektif.


Ketua Organisasi Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepulauan Riau, N. Zega, turut angkat bicara. Ia secara tegas mendesak Kapolda Kepri beserta jajaran Propam agar tidak menganggap laporan tersebut sebagai persoalan biasa.


Menurut N. Zega, setiap laporan masyarakat yang menyangkut dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian harus ditindaklanjuti secara serius. Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut kepentingan dan perlindungan anak.


"Kami meminta Polda Kepri tidak menutup mata. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti bahwa oknum anggota Polresta Barelang tersebut melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri maupun dugaan tindak pidana, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan merupakan anggota kepolisian," tegas N. Zega.


Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sangat bergantung pada keberanian institusi tersebut melakukan pembenahan internal dan menindak setiap dugaan pelanggaran secara objektif.


Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat, tetapi harus tetap berlaku sama ketika laporan menyangkut aparat penegak hukum sendiri.


N. Zega menegaskan, laporan yang telah disampaikan kuasa hukum keluarga korban tidak boleh berhenti sebatas penerimaan administrasi. Propam Polda Kepri perlu menelusuri secara detail kronologi kejadian, tindakan yang dipersoalkan, peran pihak-pihak terkait, serta dasar kewenangan anggota yang dilaporkan.


Pemeriksaan juga harus didasarkan pada fakta, alat bukti, keterangan para pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku.


Apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin atau kode etik, proses penindakan harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya harus diteruskan melalui proses hukum oleh pihak yang berwenang.


ONIN DPW Kepri menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut agar hak-hak keluarga korban mendapatkan perhatian dan proses penegakan hukum berjalan secara adil.


"Yang kami tuntut bukan penghakiman terhadap seseorang. Yang kami tuntut adalah kebenaran. Jika tidak bersalah, buktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Namun, jika terbukti melakukan pelanggaran, jangan lindungi siapa pun. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, termasuk aparat penegak hukum," tegasnya.


Lebih lanjut, N. Zega menekankan bahwa perkara dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan harus diungkap secara menyeluruh. Perlindungan terhadap anak tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pihak mana pun.


Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Propam Polda Kepri dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian ditangani secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.


Persoalan ini bukan sekadar menyangkut laporan terhadap seorang anggota kepolisian. Lebih dari itu, perkara ini menjadi ujian terhadap komitmen penegakan hukum, transparansi institusi, serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri.


ONIN DPW Kepri menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga proses pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya. Kebenaran harus diungkap, perlindungan anak harus diutamakan, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.