Menu Atas


KLIK SUARA.COM
Senin, 16 November 2026, November 16, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-16T16:20:55Z
Perundungan Playgroup Djuwita

Babak Baru Kasus Djuwita! AKP PA Resmi Dilaporkan ke Propam, Dugaan Keterlibatan Disorot

.


 

BATAM-Kliksuara.com // Perkembangan perkara dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah Playgroup (PG) Djuwita, Kota Batam, kembali menjadi sorotan. Persoalan yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan tersebut kini memasuki babak baru setelah tim kuasa hukum keluarga korban secara resmi melaporkan seorang anggota Polwan di Propam Polda Kepri berinisial AKP PA yang bertugas di lingkungan Polresta, Senin (16/11/2026).


Tim kuasa hukum yang terdiri dari Musrin, S.H., M.H., Anrizal, S.H., dan Jon Raperi, S.H., mengambil langkah hukum tersebut karena menduga adanya keterlibatan AKP PA dalam proses pelaporan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh pihak sekolah PG Djuwita.


Pihak kuasa hukum mempertanyakan sejauh mana peran dan kapasitas anggota Polri tersebut dalam proses yang berkaitan dengan laporan polisi dimaksud. Mereka juga menduga adanya unsur turut serta dalam perencanaan pelaporan.


Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang. Laporan yang disampaikan tim kuasa hukum juga perlu ditindaklanjuti secara objektif agar fakta hukum menjadi terang dan tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.


Tak hanya menyangkut dugaan keterlibatan dalam proses pelaporan, tim kuasa hukum turut mempertanyakan batas kewenangan AKP PA dalam perkara tersebut.


Menurut mereka, apabila dalam pemeriksaan ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kedinasan, persoalan itu harus menjadi perhatian serius institusi Polri.


Tim kuasa hukum juga meminta agar dugaan tersebut diperiksa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.


Mereka menegaskan, pemeriksaan tidak boleh didasarkan pada asumsi maupun tekanan dari pihak mana pun, melainkan harus berlandaskan bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.


Musrin, S.H., M.H., selaku kuasa hukum, meminta Polda Kepulauan Riau agar tetap profesional dan tidak gentar dalam mengusut perkara dugaan kekerasan di lingkungan PG Djuwita.


Menurutnya, proses penegakan hukum harus berjalan transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Jabatan, kedudukan, maupun pengaruh seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses pemeriksaan.


Ia juga meminta penyidik tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan kekerasan secara langsung, tetapi turut mendalami tanggung jawab struktural di lingkungan sekolah.


Kepala sekolah dan ketua yayasan, menurut Musrin, perlu dimintai keterangan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, pengawasan, serta tanggung jawab mereka terhadap peristiwa yang dipersoalkan.


“Jangan hanya pelaku di lapangan yang dimintai pertanggungjawaban. Kepala sekolah dan ketua yayasan juga harus diperiksa. Jika terbukti mengetahui, membiarkan terjadinya kekerasan, atau bahkan melindungi pihak yang diduga terlibat, maka harus diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Musrin kepada awak media.


Ia menilai, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang, bukan justru menjadi tempat terjadinya dugaan kekerasan.


Karena itu, setiap pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan sekolah harus memberikan penjelasan apabila ditemukan indikasi kelalaian, pembiaran, atau keterlibatan dalam peristiwa tersebut.


Dalam pernyataan tegas lainnya, Musrin mengingatkan seluruh pihak agar tidak mencoba memengaruhi, menekan, ataupun mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.


Ia meminta penyidik diberikan ruang untuk bekerja secara independen berdasarkan fakta dan alat bukti, tanpa intimidasi maupun campur tangan dari pihak mana pun.


“Siapa pun Anda, saya ingatkan dengan tegas, jangan coba-coba melakukan intervensi terhadap perkara ini. Proses penegakan hukum sedang berjalan dan harus dibiarkan bekerja secara profesional tanpa tekanan, intimidasi, maupun campur tangan dari pihak mana pun. Jangan ada pihak yang merasa memiliki kekuatan untuk mengatur atau mengendalikan proses hukum,” tegasnya.


Berkembangnya persoalan PG Djuwita kini menghadirkan sejumlah hal yang perlu dijawab secara terbuka, mulai dari penanganan dugaan kekerasan terhadap anak, tanggung jawab pengelola sekolah, hingga laporan terhadap anggota Polri yang disampaikan tim kuasa hukum keluarga korban.


Publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut, sepanjang tetap menghormati proses hukum, perlindungan anak, dan hak-hak seluruh pihak yang terlibat.


Membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada AKP PA, pihak Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, pihak sekolah PG Djuwita, kepala sekolah, serta pengurus yayasan untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas informasi yang berkembang.


Konfirmasi tersebut penting agar pemberitaan tetap berimbang, akurat, dan tidak menghakimi pihak mana pun sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.


Perkembangan laporan terhadap AKP PA maupun penanganan perkara dugaan kekerasan di PG Djuwita akan menjadi perhatian redaksi untuk ditelusuri lebih lanjut.