.
BATAM-Kliksuara.com // Komitmen DPRD Kota Batam dan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam merespons aspirasi masyarakat kembali mendapat apresiasi. Langkah cepat yang diambil para wakil rakyat serta jajaran Dinas Pendidikan dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, Senin (15/6/2026).
Masyarakat dan pihak yang selama ini menyuarakan berbagai persoalan terkait operasional Kelompok Bermain (Playgroup) Jwita Prakarsa, respons cepat yang diberikan DPRD Kota Batam. Setelah berbagai laporan dan surat pengaduan disampaikan, DPRD Kota Batam langsung menjadwalkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang.
Langkah tersebut dinilai sebagai bukti nyata bahwa lembaga legislatif tidak menutup mata terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD Kota Batam, seluruh pimpinan DPRD, dan seluruh anggota DPRD Kota Batam yang telah menunjukkan kepedulian serta respons cepat terhadap aspirasi masyarakat. Penjadwalan RDP ini merupakan langkah luar biasa yang menunjukkan bahwa wakil rakyat benar-benar hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mencari kejelasan atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik," ujar salah satu pihak yang mengawal kasus tersebut.
Ucapan apresiasi secara khusus juga disampaikan kepada Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam beserta seluruh anggota Komisi IV yang dinilai telah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang berkembang.
Menurutnya, kehadiran Komisi IV dalam mengawal persoalan pendidikan merupakan harapan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain DPRD, apresiasi juga diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam yang dinilai mulai mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai informasi dan temuan yang berkembang.
"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam beserta seluruh jajaran yang telah menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan ini. Selama ini masyarakat terus berupaya memperoleh berbagai data dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi yang sebenarnya," katanya.
Sebelumnya, sejumlah informasi yang beredar menyebutkan bahwa beberapa dokumen terkait operasional Playgroup Juwita sulit diperoleh. Namun berdasarkan informasi terbaru yang diterima, Dinas Pendidikan Kota Batam telah memberikan instruksi kepada pihak Playgroup Jwita Prakarsa untuk segera melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan legalitas dan operasional lembaga pendidikan tersebut.
Dokumen yang dimaksud meliputi berbagai persyaratan administrasi, dokumen perizinan, data tenaga pendidik, hingga ijazah para guru yang bertugas di lembaga pendidikan tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh lembaga pendidikan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
"Kami mendapatkan informasi bahwa Dinas Pendidikan telah memerintahkan pihak Playgroup Jwita untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan menyerahkan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan, termasuk dokumen legalitas dan ijazah para tenaga pengajar. Ini merupakan langkah yang sangat positif dan patut diapresiasi karena menunjukkan adanya komitmen untuk membuka fakta secara terang-benderang," ungkapnya.
Pihaknya berharap proses pengumpulan dokumen, pemeriksaan administrasi, serta pelaksanaan RDP nantinya dapat berjalan secara terbuka dan objektif sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian serta kejelasan informasi.
Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa upaya yang dilakukan bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan demi memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan yang beroperasi di Kota Batam benar-benar memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Tujuan utama kami adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat dan dunia pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi dugaan pelanggaran administrasi maupun persoalan lain yang dapat merugikan peserta didik, orang tua, maupun tenaga pendidik," tegasnya.
Dengan dijadwalkannya RDP dan adanya langkah tegas dari Dinas Pendidikan Kota Batam, masyarakat kini menaruh harapan besar agar seluruh fakta dapat terungkap secara transparan. Publik juga berharap proses ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang lebih baik, profesional, dan akuntabel di Kota Batam.
RDP yang akan digelar pada hari Rabu mendatang diperkirakan akan menjadi forum penting untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, kepastian administrasi, serta menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah publik.
"Kami percaya DPRD Kota Batam dan Dinas Pendidikan Kota Batam akan menjalankan tugasnya secara profesional. Kami berharap seluruh proses ini bermuara pada terungkapnya kebenaran demi kepentingan masyarakat, demi dunia pendidikan yang sehat, dan demi tegaknya aturan yang berlaku."
Penulis: N.Z
