.
BATAM-Kliksuara.com // Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam sering kali menjadi ikon kemegahan arsitektur yang memikat mata siapa saja yang melintas. Bangunan yang berdiri megah dengan desain modern dan luas area yang luas ini seolah menjadi simbol kekuasaan dan representasi dari lembaga legislatif yang seharusnya berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat.
Namun, kemegahan yang terlihat dari luar ternyata sangat kontras dengan kondisi yang ada di dalamnya. Tim Media yang melakukan pengecekan langsung pada Kamis (16/4/2026) menemukan fakta yang sangat memprihatinkan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan aset negara serta alokasi anggaran daerah.
FASILITAS RUSAK PARAH, TIDAK LAYAK DIGUNAKAN
Saat memasuki area dalam gedung, mata langsung tertuju pada berbagai fasilitas yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Salah satu yang paling mencolok adalah kondisi toilet yang seharusnya menjadi fasilitas dasar yang terawat dengan baik.
Ditemukan bahwa sebagian besar toilet tidak dapat digunakan sama sekali. Beberapa di antaranya mengalami kerusakan pada sistem air, keran yang rusak, hingga peralatan sanitasi yang tidak berfungsi. Selain itu, kondisi lantai di beberapa titik juga terlihat sangat buruk – terdapat retakan yang lebar, ubin yang pecah, hingga permukaan yang tidak rata yang berpotensi membahayakan keselamatan siapa saja yang melintas.
Namun, yang paling mengkhawatirkan dan menimbulkan rasa was-was adalah kondisi di Ruang Komisi III DPRD Kota Batam. Di ruangan yang seharusnya menjadi tempat diskusi, rapat, dan pengambilan keputusan penting terkait urusan lingkungan hidup dan pembangunan ini, plafon terlihat sangat parah kondisinya.
Terdapat banyak bagian plafon yang bolong, tidak rata, dan bahkan terlihat melorot seolah-olah akan jatuh sewaktu-waktu. Kondisi ini tentu sangat tidak layak dan berbahaya, mengingat ruangan tersebut digunakan oleh anggota dewan, staf, maupun tamu yang datang untuk kepentingan resmi.
PERTANYAAN BESAR: KE MANA ANGGARAN DAERAH BATAM?
Kondisi gedung yang megah di luar namun rusak parah di dalam ini memunculkan pertanyaan kritis yang tidak bisa diabaikan: Ke mana sebenarnya anggaran daerah Kota Batam dialokasikan?
Diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 diduga telah disahkan dengan nilai mencapai Rp 4,299 triliun. Angka yang sangat besar ini seharusnya cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, pemeliharaan aset, serta pelayanan publik yang layak.
Dalam struktur anggaran tersebut, tentu saja terdapat alokasi khusus untuk pemeliharaan dan perawatan gedung serta fasilitas DPRD. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi fisik gedung justru semakin memburuk dan tidak terawat dengan baik.
Hal ini menimbulkan spekulasi dan keraguan publik:
- Apakah anggaran untuk pemeliharaan gedung benar-benar dicairkan dan digunakan sesuai dengan tujuannya?
- Mengapa kerusakan yang sudah terlihat jelas sejak lama tidak segera diperbaiki?
- Bagaimana tanggung jawab pihak pengelola dan pihak terkait dalam menjaga aset milik rakyat ini?
IRONI DI TENGAH TANGGUNG JAWAB YANG BESAR
Ironi semakin terasa ketika menyadari bahwa DPRD adalah lembaga yang memiliki wewenang besar dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah serta menetapkan kebijakan pembangunan. Namun, ketika aset sendiri yang mereka gunakan setiap hari kondisinya sangat memprihatinkan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mereka mampu mengelola dan mengawasi anggaran yang jauh lebih besar dengan baik?
Kondisi ini juga menjadi cerminan dari kurangnya perhatian terhadap aspek pemeliharaan dan keberlanjutan aset publik. Gedung yang dibangun dengan biaya mahal dan menggunakan uang rakyat seharusnya dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak DPRD Kota Batam maupun instansi terkait mengenai penyebab kerusakan yang parah ini serta rencana perbaikannya. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pemeliharaan aset daerah.
Apakah kemegahan gedung ini hanya untuk "tampang" di luar saja, sementara di dalamnya dibiarkan rusak dan tidak terurus? Pertanyaan ini terus bergema dan menjadi sorotan tajam yang menuntut jawaban yang jelas dan bertanggung jawab.
(Tim Media)
