.
NIAS-Kliksuara.com // Proyek Preservasi Jalan Afia–Onozalukhu–Afulu dan Ononazara–Humene Siheneasi di Pulau Nias senilai Rp17,719 miliar menjadi sorotan setelah tim media menemukan sejumlah kondisi fisik pekerjaan yang dinilai perlu segera diperiksa secara teknis.
Investigasi lapangan yang dilakukan pada 10 Agustus 2026 menemukan sejumlah bagian pekerjaan, khususnya bahu jalan dan tembok penahan, mengalami keretakan. Pada beberapa titik, lapisan plesteran terlihat terkelupas, sementara struktur tembok penahan tampak patah dan miring.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mutu pekerjaan, metode pelaksanaan, serta pengawasan proyek yang menggunakan uang negara.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut memiliki panjang penanganan sekitar 2,81 kilometer dengan nilai kontrak Rp17.719.294.471.
Proyek bersumber dari APBN–IJD Tahun Anggaran 2025–2026, berada di bawah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sumatera Utara, dengan PPK PPK 3.5 Provinsi Sumatera Utara.
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Karunia Sejahtera Sejati, sementara konsultan supervisi tercatat PT Daksinapati Karsa Indo dan PT Seecons. Kontrak ditandatangani pada 24 Desember 2025, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender dan masa pemeliharaan 365 hari kalender.
Besarnya nilai kontrak membuat kondisi fisik di lapangan menjadi perhatian. Sebab, proyek infrastruktur yang dibiayai APBN semestinya menghasilkan pekerjaan yang memenuhi standar teknis, bukan justru menimbulkan tanda tanya terkait ketahanan dan kualitasnya.
Hasil pantauan tim menemukan retakan pada tembok penahan di sisi bahu jalan. Di sejumlah bagian, plesteran tampak tidak melekat sempurna dan mengalami pengelupasan.
Bahkan, terdapat bagian struktur yang terlihat patah dan miring. Kondisi tersebut patut mendapat pemeriksaan teknis, terutama karena tembok penahan memiliki fungsi penting dalam menjaga kestabilan badan jalan.
Permasalahan lain yang terlihat adalah permukaan aspal yang mulai menunjukkan retakan. Kondisi ini perlu diuji melalui pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah kerusakan tersebut berkaitan dengan mutu material, ketebalan lapisan, kondisi dasar jalan, metode pengerjaan, atau faktor lainnya.
Tim juga menerima informasi mengenai dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui uji laboratorium dan pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang.
Sejumlah pekerja yang ditemui juga mengeluhkan persoalan pembayaran upah. Mereka mengaku masih menunggu pembayaran hak yang disebut belum diterima secara lengkap.
“Kami berharap upah kami segera dilunaskan. Sudah lama bekerja, tetapi hak kami belum diterima secara lengkap,” ungkap salah seorang pekerja.
Keluhan tersebut tentu perlu mendapat perhatian pihak pelaksana agar persoalan tenaga kerja tidak berlarut-larut.
Warga sekitar menyatakan kecewa melihat kondisi pekerjaan tersebut. Mereka berharap proyek bernilai belasan miliar benar-benar menghasilkan jalan yang kuat dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Anggarannya Rp17 miliar lebih. Kami berharap hasilnya benar-benar bagus, bukan baru dikerjakan sudah terlihat rusak. Kami membutuhkan jalan, bahu jalan, dan drainase yang kuat serta tahan lama,” ujar warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Bagi masyarakat, kualitas pekerjaan bukan sekadar persoalan tampilan. Jalan merupakan akses utama yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, keselamatan pengguna jalan, dan mobilitas warga.
Atas temuan tersebut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sumut, PPK, dan konsultan supervisi didesak segera melakukan pemeriksaan fisik serta audit mutu terhadap pekerjaan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak maupun spesifikasi teknis, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Aparat penegak hukum juga diharapkan tidak sekadar menunggu laporan apabila kemudian ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Uang APBN adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak pelaksana dan PPK melalui nomor kontak yang diperoleh tim media belum mendapatkan tanggapan, baik melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon.
Kliksuara.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Karunia Sejahtera Sejati, PPK, konsultan supervisi maupun pihak terkait lainnya.
Jika terdapat penjelasan resmi mengenai kondisi pekerjaan, mutu material, pembayaran pekerja, serta pelaksanaan proyek tersebut, redaksi siap memuatnya secara proporsional.
Temuan terkait dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian teknis dalam berita ini merupakan hasil pantauan lapangan dan informasi dari narasumber. Kepastian mengenai kualitas konstruksi harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan audit oleh pihak yang berwenang.
Emanuel Gea
