.
BATAM-Kliksuara.com // Dunia pendidikan di Kota Batam kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada lingkungan Sekolah Djuwita Prakarsa yang berlokasi di Baloi, Batam Centre, menyusul mencuatnya dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang murid serta aksi yang disebut-sebut bernuansa premanisme saat orang tua murid berupaya meminta klarifikasi kepada pihak sekolah, Jumat (12/6/2026).
Peristiwa tersebut menjadi perbincangan luas setelah rekaman CCTV yang berkaitan dengan insiden itu beredar dan viral di berbagai platform media sosial. Video yang tersebar memicu beragam reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan sistem pengawasan, transparansi, serta perlindungan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah.
Menurut keterangan orang tua murid yang enggan disebutkan namanya, kejadian bermula ketika anaknya diduga mengalami perlakuan yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Orang tua tersebut menilai tindakan yang dilakukan oknum guru tidak mencerminkan sikap dan etika seorang pendidik yang seharusnya memberikan rasa aman, perlindungan, dan pembinaan kepada peserta didik.
"Kami sangat kecewa. Guru seharusnya menjadi teladan dan pelindung bagi anak-anak di sekolah. Namun yang kami temukan justru dugaan perlakuan yang membuat anak kami mengalami ketakutan dan trauma," ungkap orang tua murid saat dimintai keterangan.
Merasa ada kejanggalan atas peristiwa yang dialami anaknya, orang tua kemudian mendatangi pihak sekolah untuk meminta penjelasan sekaligus meminta agar rekaman CCTV di lokasi kejadian diperlihatkan sebagai bentuk transparansi dan klarifikasi.
Namun, menurut pengakuan pihak keluarga, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Mereka mengaku mendapat penjelasan bahwa kamera CCTV di lokasi yang dimaksud belum aktif atau tidak berfungsi saat kejadian berlangsung.
Jawaban tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Pasalnya, keberadaan CCTV di lingkungan sekolah selama ini dianggap sebagai salah satu sarana pengawasan dan keamanan yang penting untuk melindungi siswa maupun tenaga pendidik dari berbagai potensi permasalahan.
"Kami meminta rekaman CCTV agar semuanya terang-benderang dan tidak ada fitnah terhadap siapa pun. Tetapi ketika disampaikan bahwa CCTV belum aktif, tentu kami menjadi bertanya-tanya. Bagaimana sistem keamanan sekolah berjalan jika perangkat pengawasan tidak berfungsi?" ujar ibu korban.
Situasi semakin memanas ketika muncul dugaan adanya tindakan intimidatif yang dialami pihak keluarga saat berupaya mencari kejelasan atas peristiwa tersebut.
Sejumlah warga yang mengikuti perkembangan kasus tersebut menilai bahwa pihak sekolah seharusnya membuka ruang dialog dan klarifikasi secara transparan agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik yang lebih besar.
Pengamat pendidikan yang dimintai tanggapan mengatakan bahwa setiap laporan dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan wajib ditangani secara serius sesuai ketentuan perlindungan anak dan regulasi pendidikan yang berlaku.
"Apabila terdapat laporan dugaan kekerasan terhadap peserta didik, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah investigasi internal yang objektif, transparan, dan melibatkan seluruh pihak terkait. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan harus menjadi prioritas utama," ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, pihak Sekolah Djuwita Prakarsa belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kekerasan terhadap murid maupun viralnya rekaman CCTV yang menjadi perbincangan publik. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari pihak sekolah untuk menjaga prinsip keberimbangan informasi.
Kasus ini pun memunculkan tuntutan dari berbagai kalangan agar instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kota Batam dan lembaga perlindungan anak, turun tangan melakukan penelusuran secara menyeluruh guna memastikan fakta yang sebenarnya terjadi.
Masyarakat berharap seluruh pihak dapat mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap anak dalam menyikapi persoalan ini. Sebab, sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga ruang yang harus menjamin rasa aman bagi setiap peserta didik.
Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan yang terjadi bukan sekadar pelanggaran etika profesi pendidik, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Karena itu, pengungkapan fakta secara terang dan terbuka menjadi kebutuhan mendesak agar tidak ada ruang bagi spekulasi, intimidasi, maupun praktik yang berpotensi merugikan hak-hak anak di lingkungan sekolah.
Penulis: N.Z
