NISEL, Kliksuara.com // Wakil Bupati Nias Selatan Ir. Yusuf Nache, S.T., M.M. Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Selatan Tentang Penyampaian Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Nisel Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Bertempat Di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nias Selatan, Jl. Saonigeho Km 3,5, Jumat (12/9/ 2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada fraksi PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, Gerindra, dan Kebangkitan Nurani yang telah menyampaikan pandangan umum dan menerima nota pengantar untuk dibahas lebih lanjut bersama komisi-komisi DPRD dan OPD mitra kerja,” ucapnya.
Adapun Tanggapan Pemkab Nias Selatan atas Pandangan Fraksi:
1. Fraksi PDI Perjuangan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berkomitmen menyusun perubahan APBD 2025 dengan mengedepankan program-program prioritas yang sesuai visi-misi kepala daerah, prioritas nasional dan provinsi, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
2. Fraksi Golkar
Pemkab berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi.
Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab, serta mengacu pada perubahan RKPD, KUA, dan PPAS 2025.
3. Fraksi NasDem
Pemkab telah melakukan efisiensi belanja sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dan mengalokasikan hasil efisiensi ke program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, stabilitas harga bahan pokok, dan cadangan pangan.
4. Fraksi Demokrat
Pengumuman kebutuhan PPPK paruh waktu sebanyak 4.591 orang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemkab dan DPRD. Proses selanjutnya akan mengikuti tahapan sesuai peraturan dan disertai verifikasi serta validasi data.
5. Fraksi Gerindra
Pemkab akan terus berupaya meningkatkan PAD melalui SDM dan teknologi. Masalah pemutakhiran data PBB-P2 yang belum terlaksana di Kecamatan Huruna dan Lolomatua akan menjadi perhatian serius Pemkab.
6. Fraksi Kebangkitan Nurani
Terkait persoalan data PPPK paruh waktu, Pemkab akan melakukan verifikasi dan validasi untuk menjawab kritik dan mengatasi persoalan yang ada di masyarakat.
Wabup Yusuf Nache menegaskan, bahwa seluruh saran dan masukan fraksi akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2025.
Giat ini dihadiri oleh, Wakil Ketua I DPRD Nias Selatan, Wakil Ketua II DPRD Nias Selatan, Anggota DPRD Nias Selatan, Sekda Nias Selatan, perwakilan dari Forkompimda, Kepala OPD Lingkup Pemkab Nias Selatan, Camat, dan Pers, LSM dan Media.