.
BATAM-Kliksuara.com // Keputusan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang merekrut Alex—pria yang sempat viral terkait kasus pencurian pasir di selokan parit kawasan Bandara Hang Nadim—menjadi anggota Direktorat Pengamanan (Ditpam), memicu perdebatan luas di masyarakat. Meski pihak BP Batam menegaskan proses perekrutan telah berjalan sesuai prosedur, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Laskar Melayu Bersatu Kepulauan Riau (DPP LMB Kepri), Panglima Utama Farizal, menilai ada indikasi kuat penggunaan “jalur istimewa” yang mencederai rasa keadilan, terutama bagi warga lokal.
Menanggapi konfirmasi resmi BP Batam atas perekrutan tersebut, Farizal menegaskan klaim “sesuai prosedur” belum menjawab keraguan publik soal transparansi. Ia mempertanyakan apakah proses tersebut dibuka secara umum, atau justru merupakan bentuk jaminan kerja khusus bagi Alex setelah insiden dan videonya ditegur pejabat menjadi sorotan media sosial.
“Kita tanya: apakah proses ini transparan dan bisa diikuti anak-anak Melayu juga? Atau Alex diterima hanya karena kasusnya viral? Jika benar demikian, ini jelas menyalahi prinsip keadilan dan aturan rekrutmen instansi pemerintah yang wajib objektif,” tegas Farizal.
Ia menyoroti ironi besar: ribuan anak Melayu asli Batam yang memiliki kualifikasi baik justru kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan banyak yang harus merantau hingga ke luar negeri karena minim peluang di daerah sendiri. Sementara itu, Alex diterima bekerja dengan cara yang dinilai terlalu mudah dan penuh tanya jawab.
“Masyarakat tempatan tidak pernah dapat kemudahan serupa. Apa harus viral dulu baru bisa masuk BP Batam? Ini sangat menyakitkan bagi kami yang berjuang keras dari bawah,” tambahnya.
LMB Kepri juga menyoroti peran Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang terlihat menegur Alex dalam video yang menyebar. Farizal menyayangkan jika kewenangan jabatan digunakan untuk memasukkan seseorang tanpa mekanisme seleksi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Tindakan itu dinilai seolah menjadikan instansi pemerintah seperti “zaman kerajaan”, di mana keputusan bergantung pada kehendak pribadi, bukan tata kelola profesional.
“BP Batam bukan milik perorangan. Ada aturan yang wajib dipatuhi. Kami mendesak sistem rekrutmen Ditpam diaudit ulang, agar tidak ada lagi praktik mengistimewakan oknum sementara mengabaikan hak masyarakat luas,” pungkas Farizal.
Hingga kini, publik masih menunggu rincian lengkap tahapan seleksi yang diklaim telah dilalui Alex. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan maupun penyalahgunaan anggaran negara dalam pengangkatan personel baru di lingkungan BP Batam. Red
