![]() |
𝗪𝗮𝗹𝗶 𝗞𝗼𝘁𝗮 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺 𝗔𝗺𝘀𝗮𝗸𝗮𝗿 𝗧𝗲𝗸𝗲𝗻 𝗠𝗼𝗨 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗢𝗺𝗯𝘂𝗱𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗜, 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸 𝗗𝗶𝗱𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗖𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻 |
BATAM, Kliksuara.com // Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Batam kembali diperkuat. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Graha Pena, Batam Center, Kamis (18/9/2025) sore.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan adil bagi masyarakat. Acara turut dihadiri Ketua Ombudsman RI Mochammad Najib, Pimpinan Ombudsman RI Ijemsly Hutabarat, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Lagat Parroha Patar Siadari, serta Bupati Karimun.
Amsakar menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan layanan publik terus berbenah.
“Ini adalah pintu pembuka untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pembangunan Batam memang bergerak cepat, tapi tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani harus berjalan seiring,” ujarnya.
MoU ini diarahkan untuk menyelaraskan langkah, mempercepat penanganan pengaduan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan. Amsakar berharap, melalui pendampingan Ombudsman, pengelolaan layanan publik semakin efektif dan memenuhi ekspektasi warga.
Prestasi Batam dalam hal pelayanan publik sudah terlihat. Pada 2024, Batam meraih nilai kepatuhan 88,73 dan masuk Zona Hijau dengan predikat kualitas tertinggi. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 84,6 persen. Penilaian tersebut melibatkan tujuh unit layanan, mulai dari Disdukcapil, Dinas Kesehatan, hingga puskesmas.
“Dengan sinergi bersama Ombudsman, saya yakin pelayanan publik di Batam akan semakin baik. Ini bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga amanah yang harus kita jalankan,” tegas Amsakar.
Ia menambahkan, dukungan semua pihak sangat penting untuk menjaga konsistensi perbaikan. “Prinsipnya, kita ingin memenuhi harapan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan konsen Pemerintah Republik Indonesia,” katanya.
Amsakar optimistis, kerja sama ini akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung Batam menuju kota modern, maju, dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mochammad Najib, mengapresiasi komitmen Pemko Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai kerja sama ini sebagai langkah nyata untuk mencegah maladministrasi sekaligus memperkuat pengawasan di daerah.
“Kami berterima kasih atas komitmen Pemko Batam. Sebagai lembaga pengawas, kami mendukung penuh agar pelayanan publik semakin baik,” ujarnya.
Najib menambahkan, semangat serupa juga terlihat di daerah lain, sejalan dengan asta cita Presiden untuk memperkuat kerja sama antarinstansi demi manfaat masyarakat.
“Hari ini saya bersyukur hadir di Batam. Perkembangannya luar biasa dan bisa jadi contoh bagi daerah lain,” katanya.