 |
Ilustrasi Menu Makan Bergizi Gratis |
PADANG, Kliksuara.com // Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang menegaskan pentingnya edukasi bagi penjamah makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kasus keracunan pangan tidak terulang.
Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, Aria Bogorianti Asgul, menyebutkan salah satu kewenangan BPOM dalam MoU dengan pemerintah pusat adalah memberikan sosialisasi kepada penjamah makanan.
“Penjamah makanan harus diberikan pembekalan terkait cara produksi pangan olahan yang baik, mulai dari aspek higienitas, sanitasi, hingga penyajian. Itu yang sedang kami dorong dalam program MBG ini,” jelas Aria seperti dikutip dari kepada TribunPadang.com, Jumat (19/9/2025).
Aria mengatakan, pengawasan MBG bukan hanya soal uji laboratorium, tetapi juga melibatkan pembinaan agar pelaku dapur mampu mandiri menyediakan makanan aman bagi siswa. “Tidak semua bisa diawasi BPOM sendiri. Harus ada keterlibatan pelaku usaha, dinas kesehatan, dan masyarakat. Sekolah pun perlu aktif melaporkan jika ada masalah,” katanya.
Sejauh ini, BPOM Padang sudah dilibatkan dalam satgas MBG di Kota Padang dan rencananya juga di Pariaman.
Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan dapur pada saat launching program serta uji sederhana terhadap makanan yang akan dibagikan. “Ke depan koordinasi akan diperkuat. Kami ingin mendorong agar tahun 2026 ada arahan yang lebih jelas terkait peran BPOM dalam pengawasan makanan bergizi gratis,” tambah Aria.
Disamping itu, BPOM Padang turut memastikan dan melakukan pengawasan terhadap program MBG yang dijalankan pemerintah. Hal ini menyusul masih adanya kasus keracunan pangan di sejumlah sekolah belakangan ini di Indonesia.
Aria Bogorianti Asgul mengatakan, pihaknya memiliki peran resmi dalam pengawasan makanan bergizi gratis, sesuai nota kesepahaman (MoU) antara BPOM dan pemerintah pusat.
“Dalam MoU sudah jelas kewenangan kami, di antaranya ikut melakukan pengawasan dapur MBG, memberikan sosialisasi kepada penjamah makanan tentang cara produksi pangan olahan yang baik, serta menyiapkan laboratorium dan tenaga ahli jika terjadi kasus luar biasa (KLB) keracunan pangan,” ujar Aria.
Menurut Aria, pada 2025 ini BBPOM Padang sudah mulai dilibatkan dalam satgas MBG di Kota Padang dan rencananya juga di beberapa daerah lain, seperti Pariaman. Namun koordinasi lintas lembaga disebutnya masih perlu diperkuat agar pengawasan lebih maksimal.
“Ke depan, mungkin tahun 2026, sudah ada arahan yang lebih jelas mengenai peran BPOM di program MBG ini. Saat ini, kami baru dilibatkan saat launching untuk meninjau dapur dan melakukan uji sederhana terhadap makanan yang akan dikonsumsi siswa di Padang,” jelasnya.
Aria menekankan, pengawasan terhadap pangan tidak bisa hanya dilakukan oleh BPOM, melainkan melibatkan banyak pihak.
Mulai dari pelaku usaha atau penyedia makanan, regulator seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, hingga masyarakat dan komunitas sekolah. “Tidak mungkin semuanya ditangani BPOM. Kami harapkan kemandirian pelaku usaha dalam menyiapkan makanan yang aman. Masyarakat dan pihak sekolah juga harus berperan aktif melaporkan jika ada indikasi masalah,” tegasnya.